Kajian ilmiah dan bedah buku yang diselenggarakan oleh Madrasah Mu’allimin Muhammadiyah (MMM) Yogyakarta dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) D.I. Yogyakarta tersebut, ternyata lepas (atau dilepaskan) dari “mata” kamera para juru warta baik media cetak maupun media-media TV nasional yang pada waktu itu masih berada di Yogyakarta. Hal ini sungguh ironi,sebab jarak antara Keraton Yogyakarta tempat acara pernikahan berlangsung dengan tempat acara kajian ilmiah dan bedah buku hanya berjarak kurang dari 5 km. Acara pernikahan yang sarat dan kental dengan ritual syirik yang bisa merusak aqidah umat islam Indonesia ditayangkan berulang kali di TV-TV, ternyata bisa mengalahkan acara kajian ilmiah yang sangat berpotensi mencerdaskan masyarakat.

Kajian ilmiah dan bedah buku sendiri diadakan pada hari Ahad pagi 23 Oktober 2011 bertempat di Aula Madrasah Mu’allimin Muhammadiyah Jogja.Dalam acara yang merupakan refleksi dari sebuah buku yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Surakarta berjudul “Kritik Evaluasi dan Dekontruksi Gerakan Deradikalisasi Aqidah Muslimin di Indonesia” ini, tampil sebagai pembicara yaitu Pimpinan Ponpes Al-Islam Solo yang sekaligus mewakili MUI Surakarta, KH. Mudzakkir. Kemudian dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah hadir Prof. Dr. Yunahar Illyas, MA. Serta H. M. Mahendradatta, SH.MA.MH.Ph.D, selaku Ketua Dewan Pembina Tim Pengacara Muslim (TPM).

Acara sendiri berjalan dengan lancar dan menuai antusiasme yang luar biasa dari para peserta yang didominasi oleh mayoritas dari warga Muhammadiyah. Bukti dari hal ini adalah banyaknya para peserta yang datang lebih awal (jam 08.00 Aula sudah penuh), padahal acara baru akan dimulai pukul 09.00 wib sampai dhuhur.

Pada Pemaparan awal disampaikan oleh KH. Mudzakkir Perwakilan dari MUI Surakarta, beliau mengatakan “Usaha-usaha yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terrorisme dengan dalih deradikalisasi sebenarnya adalah upaya deislamisasi terhadap nilai-nilai keislaman.” Ucap beliau

Lebih lanjut, beliau menyampaikan bahwa apa yang dinamakan sebagai kasus-kasus terorisme sekarang ini tidak lain merupakan rekayasa orang-orang yang anti islam. “Berbicara masalah Terorisme, maka hal itu tidak terlepas dari berbagai kepentingan para penguasa negeri ini dan juga Barat. Maka dengan hal itu HARAM bagi saya dan seorang muslim untuk mempercayai segala pemberitaan yang berkembang di media-media (baik cetak atau elektronik – red) sekuler bila belum jelas sumbernya. Toh mereka (media) mendapat berita hanya dari satu sumber saja, yaitu dari polisi. Dalam islam, Allah melarang kita untuk mempercayai berita yang datangnya dari orang fasik, in jaa-akum fasiqun bi nabain fatabayyanu”. Tegas beliau

Dalam hal ini, beliau memberi contoh bahwa pada waktu pelaku Bom Bali I masih hidup dan berada didalam penjara Nusakambangan, maka beliau bisa ber-tabayun langsung dengan mereka. Dan mereka memang mengakui telah memasang Bom di beberapa tempat di Bali. Tapi menurut beliau dan beberapa pakar dan ahli Bom, Bom yang dipasang Amrozi CS itu hanya bisa melukai beberapa orang saja. Tapi fakta dilapangan, kenapa Bom yang seharusnya hanya bisa melukai beberapa orang kemudian bisa membunuh 202 orang??? Dan yang lebih aneh lagi, Bom yang digunakan Amrozi CS jenisnya TNT, tapi pada waktu olah TKP, yang ditemukan polisi berjenis Mikro Nuklir.

Terakhir, beliau mengimbau kepada ummat islam jangan latah menuduh saudara muslim lainnya dengan sebutan teroris atau pelaku Bom Bunuh diri. “Saya himbau kepada ummat islam jangan mudah menyebut saudara muslim lainnya dengan sebutan teroris. Jangan pula dengah mudahnya menuduh saudara muslim lainnya melakukan Bom atau Bunuh Diri. Sebab orang-orang yang yang meninggal tersebut atau orang-orang yang ditembak mati Densus 88 itu belum kita klarifikasi dan belum pula disidangkan seperti yang terjadi pada Noordin Muh. Top, Dr. Azhari atau 2 orang yang ditembak mati Densus 88 di Cawang Jakarta Timu. Terlepas kita setuju atau tidak dengan cara mereka. Pada waktu terjadi ledakan di Masjid Adz Dzikro komplek Polres Cirebon, dihadapan para wartawan saya katakan bahwa peristiwa tersebut tidak benar. Tapi apakah kita tau, betul gak dia itu yang murni melakukannya, betul gak dia itu melakukan bom bunuh diri atau dia sebenarnya yang dibunuh dan hanya diperalat oleh tangan-tangan gelap intelejen??? Tapi didalam pemberitaan yang berkembang, dibuatlah opini bahwa mereka-mereka itu melakukan Bom Bunuh Diri. Jadi dalam hal ini kita harus pandai-pandai menelaah berita.” Tutup beliau

Dalam kesempatan yang sama, Prof. Yunahar Iliyas, MA. pertama kali mengatakan bahwa Islam adalah agama rahmat bagi seluruh umat manusia dan tidak pernah mengajarkan kekerasan, namun beliau menambahkan bahwa hal tersebut bukan berarti melarang umat Islam untuk melakukan tindakan yang secara fisik bersifat “keras”.

Yang dimaksud dengan kekerasan dalam konteks ini bukanlah semua tindakan-tindakan yang bersifat fisik, sebab kalau semua tindakan-tindakan fisik masuk dalam kategori tindak kekerasan maka hukuman pidana yang diatur dalam hukum Islam pun bisa include dalam kategori tindak kekerasan misalnya terkait penerapan hukuman pancung (baca – mati) bagi pelaku pembunuhan, potong tangan dan hukum-hukum terkait peperangan. Dalam masalah terrorisme, sampai saat ini belum terdapat definisi yang diterima oleh semua pihak tentang apa itu “terrorisme”. Secara politik, sudut pandang yang berbeda akan menghasilkan penilaian yang berbeda.

Jadi dalam hal ini, yang dimaksud tindak kekerasan adalah perbuatan yang melanggar hukum. Sedangkan bentuk hukum yang dijadikan acuan ummat islam harusnya adalah bersumber dari Al Qur’an dan As Sunah Shohihah.

“Pejuang Hamas adalah terroris menurut pemerintah Israel, namun bagi rakyat Palestina mereka adalah pejuang kemerdekaan (freedom fighter) bangsa Palestina yang berusaha membebaskan Palestina dari penjajahan Israel. Begitu juga ketika Belanda menguasai Indonesia, para pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia akan dicap terroris oleh pemerintah kolonial pada masa tersebut. Namun bagi rakyat Indonesia para pejuang tersebut adalah pahlawan kemerdekaan yang jika gugur akan dimakamkan di makam pahlawan.” Tambah beliau.

Dalam skala internasional, hal yang menjadi persoalan adalah adanya ketidakadilan dan ketidakseimbangan kekuatan politik dunia. Karena dunia dikuasai oleh Amerika dan sekutu-sekutunya, maka semua yang bertentangan dengan kepentingan Amerika dan sekutunya akan dianggap sebagai tindakan terrorisme.

Yang ke-dua beliau sedikit memberikan informasi kepada MUI Solo dan yang hadir semua bahwa tidak ada nama Hamka Hasan yang diklaim BNPT sebagai klien orang MUI Pusat. “Saya sudah lama di MUI Pusat, tapi baru akhir-akhir ini mendengar nama Hamka Hasan. Biasanya kalau ada acara keluar, yang diamanahi dan sering tampil ke publik adalah KH. Ma’ruf Amin. Jadi jelas BNPT dalam hal ini memang ingin memecah belah ummat islam dengan “membonceng” nama MUI Pusat sebagai covernya”.

Ketiga, dalam membahas masalah Jihad, Prof. Yunahar juga mengatakan bahwa saat ini terdapat berbagai upaya untuk mereduksi(memotong) makna Jihad. Baik dilakukan oleh kalangan umat Islam sendiri maupun oleh kalangan yang antipati terhadap Islam. Banyak kalangan yang terjebak dalam memahami bahwa perang dalam Islam hanya dilaksanakan dengan tujuan mempertahankan diri.

Beliau mengutip perkataan Sayyid Qutub rh. yang mengatakan bahwa Jihad dalam arti Qital (perang) tidak hanya dilakukan semata-mata untuk membela diri apabila umat Islam diperangi maupun diusir dari negerinya, akan tetapi Jihad juga dibenarkan dalam rangka menegakkan agama. Beliau mencontohkan dengan penaklukan daerah Syam di bawah komando Abu Ubaidah bin Jarrah ra. serta Khalid bin Walid ra. yang terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab ra. yang dilakukan bukan dalam rangka membela diri namun demi memperluas dan menegakkan Islam.

“hari ini, Jihad-pun dan istilah islam lainnya di REDUKSI. Yang ingin mereduksi adalah orang yang antipati dengan islam, dan bahkan kebanyakan dari orang islam sendiri yang mengikuti kemauan hawa nafsunya. Berperang di jalan Allah atau Jihad tidak hanya sekedar untuk membela dir. Tapi Jihad juga bisa berarti untuk menegakkan agama dan menghilangkan fitnah. Fitnah bisa diartikan dengan menghalangi manusia untuk beribadah kepada Allah. Beribadah itu artinya luas, termasuk ber-Jihad dijalan Allah sebagai upaya untuk menegakkan hukum-hukum Allah dimuka bumi juga masuk dalam kategori Ibadah”. Tutup beliau

Sementara itu praktisi hukum dari Tim Penggacara Muslim, Mahendradatta menyampaikan bahwa banyak sekali terdapat ketimpangan-ketimpangan dalam praktek penanngulangan terrorisme, terutama dalam masalah peradilan. Banyak fakta-fakta yang diminta oleh TPM untuk dibuka di pengadilan dalam berbagai persidangan kasus terrorisme namun sengaja ditutupi oleh majelis hakim maupun pihak yang berwenang.

Beliau juga menyampaikan bahwa kasus terorisme merupakan stigmatisasi untuk memperburuk citra umat islam dan islam itu sendiri. “Kasus terorisme merupakan stigmatisasi dan penggiringan opini untuk memperburuk umat islam. Buktinya adalah pada waktu seorang yang dianggap teroris ditangkap, rame-rame media memberitakannya secara LIVE dengan sangat negatif sekali. Tapi pada waktu masuk persidangan dan sidang dilakukan terbuka untuk umum, tidak ada satu-pun media yang memberitakannya secara LIVE, kecuali sidang Ust. Abu Bakar Ba’asyir, namun hal itu-pun sarat dengan rekayasa”. Ujar beliau

Dengan lantang beliau juga mengatakan, ummat islam jangan takut dikatakan sebagai teroris, sebab TERORIS ITU ISLAM. “Hari ini saya katakan bahwa yang hadir jangan takut kalau setelah acara ini dikatakan sebagai pengikut teroris atau pembenar aksi terorisme atau bahkan sebagai teroris-nya. Sebab TERORIS ITU ISLAM. Bukti dari hal ini adalah yang membantai dan membakar rumah-rumah warga muslim di Ambon beberapa minggu dan hari yang lalu bukan disebut teroris, yang menembak aparat dan warag sipil di Papua kemarin juga bukan teroris (padahal senjata yang mereka gunakan lebih canggih dari senjata teroris islam), Republik Maluku Sarani (RMS) bukan teroris, dan Organisasi Papua Merdeka juga bukan teroris. Kenapa mereka tidak disebut TERORIS, karena mereka BUKAN ORANG ISLAM”. Lanjut beliau

Beliau sedikit menambahkan, “Kenapa saya berani mengatakan teroris itu islam, karena saya sudah melakukan penelitian dan perbincangan dengan para Hakim dan Jaksa yang menangani kasus terorisme. Pada waktu saya tanya, Apa definisi Teroris dan Terosime itu Pak Hakim dan Pak Jaksa??? Mereka gak bisa jawab. Akhirnya, saya-pun yang menjawab pertanyaan saya sendiri. Apakah yang disebut terioris itu yang suka ngebom-ngebom, kalau seperti itu, kenapa Israel dan Amerika tidak disebut teroris? Kalau yang disebut terioris itu yang membunuh warga sipil, kenapa Salibis OPM yang nembaki warga diangko-angkot tidak disebut teroris, kenapa Salibis Ambon dan Poso yang membantai warga sipil pada waktu Iedul Fitri tidak disebut teroris?” ungkap beliau

Kemudian yang paling aneh menurut beliau adalah, “Pencetus kata terorisme saja belum bisa mendefinisikan teroris dan terorisme itu apa, lha kita yang hanya mendengar kok sudah rame-rame menuduh si A teroris, si B teroris dan menyudutkan mereka sehingga menganggap mereka suatu abrang najis yang ahrus dihindari. Bahkan yang paling ironi yaitu ada banyak dari ummat islam atau kelompok islam atau parpol islam yang membuat spanduk tolak terorisme dan lain sebagainya”.

Terakhir beliau menjelaskan, sepengetahuan beliau bahwa buku ini adalah reaksi dari fitnah yang telah dilakukan oleh BNPT melalui oknum-oknum yang diklaim oleh mereka sebagi orag MUI Pusat. Jadi buku ini bukanlah pembenar atau pembela dari setiap aksi Bom atau kejadian yang disebut tindakan terorisme oleh orang yang anti islam (meskipun dia secara KTP bertuliskan islam – red).

“Jadi buku ini hanya sekedar khazanah keilmuan. Karena saya akhir-akhir ini mendengar bahwa Jaksa Agung Muda Intelejen (Jamintel) Kejagung mencekal dan melarang 9 buku-buku islam bahkan ada buku Tafsir yang dianggap mempunyai visi radikal, saya anggal hal itu terlalu berlebihan dan sangat jelas untuk melemahkan ajaran islam. Kalau Jamintel Kejagung mau mencekal dan melarang buku, harusnya Buku Tadzkiroh milik Ahmadiyah dan dianggap sebagai Kitab Suci-nya harusnya yang dilarang terlebih dahulu.” Tutup beliau

Buku ini dikeluarkan oleh MUI kota Surakarta dengan tujuan bukan hanya untuk menolak stigma negatif terhadap Islam, namun juga berusaha memberikan pandangan tentang bagaimana seharusnya dan sebaiknya menangani persoalan “terrorisme”. Karena terdapat banyak sekali unsur ketidakadilan dalam setiap penyelesaian masalah terrorisme, baik yang berskala nasional maupun international yang memberikan dampak-dampak negatif bagi pribadi muslim maupun dakwah islamiyah. (moslem idea)

Yang menjadi pertanyaan saat ini adalah, diletakkan di mana agama para Pemimpin kita ini yang mengaku dirinya masih islam? Kenapa Mereka melecehkan agama mereka sendiri dan membiarkan saudara mereka muslimin ambon dibantai, seolah berita itu ditutup tutupi agar tidak menjadi boomerang, tapi ingatlah wahai para penguasa, amanah kalian akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah swt suatu saat kalian akan memanennya…. dan berikut ini komentar Kepala BIN yang baru tentang kejadian penembakan di Papua.

JAKARTA– Seperti yang diduga, aksi-aksi penembakan berulangkali yang terjadi di Papua tidak disebut sebagai tindakan terror, melainkan kriminal murni. Dari sini tampak jelas sekali bahwa pada dasarnya pemerintah Indonesia, (seperti halnya AS dan negara-negara sekuler lain) telah mendefinisikan dan melekatkan stigma ‘terorisme’ dengan kaum Muslim terutama terhadap kelompok yang mendukung gerakan jihad. Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen Marciano Norman mengklaim bahwa penembakan yang terjadi di Papua belakangan murni kriminal biasa. “Kejadian itu murni kejahatan, kriminal itu dimana dia (pelaku) merebut senjata Kapolsek, kemudian menembak. Kita harus tingkatkan kewaspadaan,” kata Marciano di kompleks Istana Negara Jakarta, Selasa (25/10/2011). Penembakan menyebabkan delapan orang tewas beberapa hari terakhir ini termasuk Kapolsek Mulia, AKP Dominggus Awes, di Bandara Mulia, Puncak Jaya, Papua, Senin (24/10), siang. Marciano mengatakan pihaknya sekarang ini sedang bekerja keras mengatasi masalah di Papua sehingga kejadian serupa tidak terulang lagi di kemudian hari. Termasuk, kata dia, masalah di Freeport antara karyawan dan manajemen. Hal tersebut tentu akan sangat bertentanagn sekali jika seandainya penembakan dilakukan oleh kelompok pro jihad, seperti yang terjadi di Bima beberapa lalu. Maka aparat tanpa menunggu waktu lama langsung mengklaim aksi tersebut sebagai aksi ‘terorisme’, bahkan sampai melakukan fitnah dengan menanam bom pipa untuk menjebak pihak pesantren Umar Bin Khattab (UBK) seperti dalam rilis Ponpes UBK yang dikirim ke redaksi Arrahmah.com. Bahkan pembakaran ATM di Bandung dan Jogjakarta sebagai bentuk penolakan dan protes terhadap pemerintahan kapitalisme Indonesia (Seperti yang tertuang dalam selebaran-selebaran milik pelaku) beberapa lalu, yang pada dasarnya juga termasuk kegiatan terror, tetap tak disebut terorisme lantara pelakunya adalah kelompok punk anarko. Tampak jelas sudah, bahwa bangsa yang mengaku penduduknya mayoritas Muslim ini tidaklah memerangi ‘terorisme’ melainkan melainkan Islam dan kaum Muslim sendiri. Wallohua’lam. (arrahmah/asle090880)

Melalui keterangan resmi Ansharut Tauhid yang disampaikan Katib ustad Abdurrahman dijelaskan bahwa penangkapan ustad Abu Bakar Ba’asyir dilakukan antara pukul 08:00-08:30 WIB.

Saat itu ustad Abu sedang bersama keluarga menghadiri undangan Tabligh di Bandung, Banjar dan Tasikmalaya. Turut dalam rombongan tersebut adalah istri Ustad Abu yakni Aisyah Baraja, istri ustad Wahyudin (Direktur PP Al Mukmin), sopir dan seorang pendamping ustad Abu.

Dalam pernyataanya JAT jelas sangat menyesalkan penangkapan tersebut karena:

1. Ustad Abu Bakar bukan DPO dalam kasus apapun.

2. Penangkapan ustad dilakukan pada detik-detik menjelang Ramadhan dan pasti akan mengganggu kegiatan dakwah Islam selama Ramadhan.

3. Cara-cara penangkapan seorang ulama sepuh seperti ustad Abu dan dilakukan di jalanan tanpa kejelasan kesalahan adalah merupakan cara-cara biadab dan kasar mirip penyergapan tentara Israel terhadap kapal Turki.

4. Dalam rombongan terdapat wanita-wanita yang sudah tua dan lelah akibat perjalanan darat yang jauh.

5. Ada kesan sangat kuat bahwa penangkapan ini adalah prestasi (credit point) yang dipaksakan menjelang lengsernya Bambang Hendarso Danuri.

6. Dugaan kami ini tidak lepas dari upaya pengalihan berbagai isu terhadap kasus yang menimpa Polri sendiri.

Dengan itu maka Ansharut Tauhid meminta pihak kepolisian agar semua yang ditangkap yakni ustad Abu Bakar Ba’asyir termasuk para wanita, sopir dan pendamping beliau dibebaskan segera tanpa syarat. Dan hingga sekarang Jamaah Ansharut Tauhid tidak mendapatkan laporan penangkapan amir mereka. [muslimdaily.net]

Sumber JAT menyebutkan bahwa mobil ustadz Abu dipecahkan kacanya oleh aparat Densus 88. Menurut sumber, kemungkinan kaca mobil itu dipecahkan karena Ba’asyir enggan menyerahkan diri begitu saja.

Tahun 2003, Ba’asyir diseret paksa dari bangsal rumah sakit PKU Muhammadiyah Solo. Aparat Polisi ketika itu memecahkan kaca-kaca pintu masuk ruang bangsal Ba’asyir.

Pemecahan pintu kaca tahun 2003 saat upaya penangkapan ustadz Abu di RS PKU Solo ketika itu, memakan korban para santri yang bertahan di dalam ruangan bangsal. Namun pemecahan kaca mobil yang ditumpangi ustadz Abu dan rombongan kali ini belum dapat dikonfirmasi ada korban atau tidak.

Sebagaimana sebelumnya telah diberitakan, bahwa dalam penangkapan Ustadz Abu, ikut pula ditahan seluruh penumpang rombongan dalam mobil meliputi Aisyah Baraja (istri ustadz Ba’asyir), Muslihah (istri Ustadz Wahyuddin-Direktur Pondok Pesantren Al Mukmin Ngruki), Widodo (pengawal ustadz Ba’asyir), dan Sartono (sopir mobil rombongan). (muslimdaily)

Sementara itu, Mabes Polri juga membenarkan kabar penangkapan Amir Jama’ah Anshorut Tauhid (JAT) ustadz Abu Bakar Ba’asyir (ABB). Seperti diduga, ABB ditangkap terkait kasus “terorisme”.

“Benar, Ba’asyir ditangkap,” kata Kabidpenum Mabes Polri Kombes Marwoto Soeto saat sebagaimana dikutip dari detikcom, Senin (9/8/2010).

Menurut Marwoto, Ba’asyir ditangkap terkait kasus terorisme. Namun, dalam kasus terorisme yang mana dan sejauh mana keterlibatan pengasuh Ponpes Ngruki itu, masih belum jelas.

Menurut informasi sumber JAT yang enggan disebutkan namanya kepada redaksi Muslimdaily, mengatakan bahwa ustadz Ba’asyir ditangkap polisi di Banjar Patroman, Ciamis, Jawa Barat.

Amir JAT tersebut ditangkap saat berada dalam perjalanan seusai mengisi pengajian di Tasikmalaya. Beberapa hari sebelumnya, memang sudah beredar isu beberapa kali bahwa Ba’asyir akan ditangkap polisi terkait terorisme. Penangkapan ini dikaitkan dengan penangkapan di Bandung tempo hari.

Menurut informasi Muslimdaily, Ba’asyir tidak ditangkap sendirian. Seluruh orang yang berada di dalam mobil rombongan Ustadz Ba’asyir ditangkap tanpa kecuali, termasuk Aisyah Baraja, istri ustadz Abu. (Musilmdaily)

BAGHDAD- Setidaknya terdapat 2.405 orang telah tewas di Irak pada tahun kedelapan kehadiran salibis AS di negara tersebut. Hal ini disampaikan oleh The Monitor of Constitutional Freedom and Bill of Rights yang dipublikasikan pada Sabtu (3/7), dikutip PressTV.

Selain jumlah tersebut, lembaga ini pun melaporkan 7.163 jiwa yang mengalami cedera dan terdapat sedikitnya 63 kasus penculikan pada tahun 2010.

“Berlanjutnya kekerasan terhadap warga sipil dan non-sipil, menunjukkan betapa buruknya situasi keamanan dan dampaknya terhadap stabilitas kehidupan individu di seluruh provinsi di Irak, yang sebagian besar masih menderita dari ketegangan dalam masalah keamanan,” ungkap laporan tersebut.

Sementara itu, lembaga investigasi lain yang berbasis di California, Project Censored, melaporkan bahwa lebih dari satu juta warga Irak tewas selama pendudukan yang dipimpin oleh AS. AS berdalih invasinya ke Irak disebabkan oleh adanya senjata pemusnah massal yang disembunyikan presiden Irak terdahulu, Saddam Hussain. Namun dalih itu bohong sama sekali. Bahkan pejabat yang mengumpulkan dukungan untuk invasi memberi keterangan tentang tidak adanya senjata tersebut.

Dari sekitar 90.000 tentara AS, saat ini ditempatkan di Irak, 50.000 masih akan tetap di negara itu, padahal Washington telah berjanji untuk secara resmi mengakhiri operasi tempur di Irak. (althaf/arrahmah.com)

Sejumlah media menuduh Taliban sebagai pelaku, namun hal tersebut hanyalah omong kosong semata. Tehrik-e-Taliban Pakistan telah mengumumkan bahwa pihaknya tidak terlibat dalam insiden tersebut.

Selain itu, insiden ini dinilai oleh para ulama muncul setelah sejumlah upaya diplomatis yang dilakukan AS-Pakistan. Menurut para ulama, Blackwater dan DynCorp, perusahaan keamanan swasta AS, sekali lagi membuat darah kaum muslimin tertumpah di Pakistan.

Menanggapi hal tersebut, perilaku pemerintah pun sudah bisa terbaca. Karena beberapa saat setelah kejadian, pemerintah provinsi Punjab kocar-kacir mengadakan pertemuan tingkat tinggi pada hari yang sama untuk memulai operasi melawan “militan” di Punjab.

Hampir setiap orang mengetahui bahwa kejadian pengeboman di masjid-masjid, sekolah-sekolah, universitas islam, dan pasar ini bukanlah kebetulan atau ketidaksengajaan, tetapi murni operasi yang dilakukan oleh Blackwater dan DynCorp, dua perusahaan keamanan swasta AS.

Sementara kedua perusahaan tersebut tetap tidak tersentuh oleh hukum, hal ini semakin membuktikan bahwa Amerika ada di balik aksi ini mengerikan. Ulama menilai insiden ini menjadi batu loncatan opini publik untuk memperluas operasi militernya dari Afghanistan ke Pakistan dan memulai aksinya membantai kaum muslimin. Apalagi setiap kali pemerintah menabuh genderang perang di di Swat, Waziristan Selatan, dan Orakzai, selalu terjadi serangkaian ledakan bom sebelumnya di pusat-pusat perkotaan di Pakistan,  dan gelombang kemarahan publik akibat ledakan tersebut digunakan untuk mendukung operasi militer.

Insiden yang terjadi pada hari Kamis lalu dan menewaskan lebih dari 40 muslim yang tak bersalah serta melukai sekitar 200 lainnya ini pun dinilai menghembuskan kebencian sektarian dan ingin memecah belah Islam. Sehingga pemerintah boneka Pakistan lebih menikmati perseteruan sektarian, bukan bersatu untuk menendang AS keluar dari kawasannya, lanjut pernyataan ulama. Hal ini merupakan kebijakan serupa yang digunakan AS di Irak.

Kutukan keras yang dilakukan oleh sejumlah ulama dari berbagai macam organisasi Islam tersebut diakhiri dengan desakan para ulama terhadap rakyat Pakistan untuk bersatu melawan segala macam konspirasi yang hanya akan melemparkan Pakistan pada kondisi yang mengenaskan. (althaf/arrahmah.com)

Dalam surat tersebut MUI kota Serang menyampaikan beberapa hal ditaranya:

Pertama, meminta kepada Ustadz Abu Bakar Ba’asyir untuk sementara waktu terhitung sejak bulan Juni 2010 agar tidak datang dan tidak melakukan kegiatan di wilayah hukum kota Serang Provinsi Banten sampai waktu tak terbatas.

Kedua, mengajak Ustadz Abu Bakar Ba’asyir untuk berkenan bersama-sama MUI kota Serang dapat menjaga suasana kondusif: tenang, damai dan tertib perihal kehidupan social masyarakat Islam di kota serang dan Provinsi Banten dalam wadah pemerintahan NKRI yang sah dan berdaulat.

Jika kita perhatikan isi surat yang dilayangkan MUI kota Serang sungguh ironis. Pasalnya baru kali ini semenjak Indonesia merdeka ada ulama dengan menggunakan payung MUI sebagai lembaga resmi tega melarang dakwah seorang ulama di suatu wilayah sampai waktu tak terbatas (pen;sampai kapan pun).

Di zaman orde baru yang dikenal represif saja hal ini tidak pernah terjadi. Pada waktu itu perihal pelarangan dan tekanan untuk berdakwah biasanya dilakukan oleh aparat militer seperti Kodim, Koramil maupun Kepolisian. Itu semua biasa terjadi dan wajar karena mereka memang aparat pemerintah yang tidak suka apabila ada Ulama, Ustadz dan Kiyai mengkritik pemerintahan negeri ini. Namun yang paling aneh di zaman ini pelarangan justru hal itu dilakukan oleh ulama kepada ulama yang lain seperti istilah pepatah “jeruk makan jeruk”. Bukankah para ulama tersebut faham apa hukum dan konsekwensi melarang kegiatan dakwah?

Selanjutnya pada point kedua isi surat tersebut juga begitu menyudutkan. Seolah-olah selama ini setiap kegiatan dakwah Ustadz Abu Bakar Ba’asyir begitu mengganggu keamanan dan ketertiban. Padahal menurut pengurus JAT (Jama’ah Ansharut Tauhid) wilayah Banten kegiatan dakwah Ustadz Abu Bakar Ba’asyir selama ini senantiasa berjalan dengan baik dan tidak pernah ada satu pun hal-hal yang mengganggu keamanan. Bahkan pengurus JAT wilayah Banten juga pernah mengadakan silaturahim dan dialog yang mengundang tokoh-tokoh dan para ulama se-Banten raya dengan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir.

Selasa 29 Juni 2010 delegasi FUI yang terdiri dari berbagai ormas Islam dipimpin KH. Muhammad Al-Khaththath diterima oleh MUI Pusat.

Dalam rapat tertutup tersebut FUI membicarakan berbagai permasalahan yang menimpa umat Islam saat ini. Firman salah seorang pengurus JAT yang hadir dalam rapat tersebut ikut menyampaikan perihal surat MUI kota Serang yang berisi pelarangan dakwah Ustadz Abu Bakar Ba’asyir.

KH. Kholil Ridwan yang menjabat sebagai Ketua Komisi Dakwah Khusus MUI Pusat menyatakan akan melakukan klarifikasi kepada MUI kota Serang berkenaan surat tersebut.

Dengan demikian diharapkan MUI sebagai wadah para ulama dan lembaga resmi yang memayungi seluruh umat Islam dari berbagai elemen mudah-mudahan bisa bersikap arif dan bijaksana dalam menyelasaikan masalah ini dengan menarik kembali surat tersebut.

[muslimdaily.net/widi]

JAKARTA -

Semua itu dilakukan oleh FUI demi menyuarakan apa yang disebut dengan “menolak rekayasa terorisme.”

Dalam dua pertemuan di dua tempat yang berbeda yakni di Komnas HAM dan KOMPOLNAS, delegasi FUI yang dipimpin KH. Muhammad Al-Khaththath menguraikan berbagai hal penting diantaranya adalah berbagai macam indikasi rekayasa terorisme yang telah nyata mulai sejak bom Bali I. Menurut kesaksiannya seminggu sebelum meledaknya bom Bali telah ada briefing yang menyebut-nyebut adanya jaringan teroris di Indonesia dengan tokoh-tokoh Ust. Abu Bakar Ba’asyir, Hambali dan Imam Samudra. Briefing ini dilakukan di Mabes Polri oleh Kapolri Da’i Bachtiar dan Menkopolkam Susilo Bambang Yudhoyono pada waktu itu kepada tokoh ormas Islam dan pemuda.

“yang saya ingat dimana saya adalah salah seorang yang hadir di dalamnya, dalam briefing tersebut dengan menggunakan infocus menyebut tentang jaringan teroris di Indonesia dengan tokoh-tokoh KH. Abu Bakar Ba’asyir, Hambali dan Imam Samudra. Saya berfikir kalau seperti ini pasti akan terjadi apa-apa, ternyata persis setelah seminggu kemudian terjadi bom Bali. Dalam hal ini kami berfikir bahwa polisi sudah tahu sebenarnya, kenapa tidak melakukan pencegahan? Oleh karena itu wajarlah kalau KH. Abu Bakar Ba’asyir kemudian ditangkap dan diadili kemudian dihukum (karena sudah ada sekenario).” Jelas KH. Muhammad Al-Khathtahth.

Setelah Ust. Abu Bakar Ba’asyir ditangkap lantaran fitnah tersebut dan dipenjara selama 2,5 tahun sepertinya Amerika Serikat sebagai pengendali War on Terrorism  masih belum puas. Sebab jika kita melihat bagaimana “rekayasa pemberantasan terorisme” akhir-akhir ini seperti kasus Aceh, Pamulang, Pejaten (Penangkapan para aktivis JAT)  Solo dan berbagai tempat lainnya nantinya akan berujung pada penangkapan kembali Ust. Abu Bakar Ba’asyir dan orang-orang yang terkait dengannya. Dan metode rekayasa yang dilakukan ini yakni metode “pancing jaring” sama seperti kasus Komando Jihad (KOMJI) pada dekade 1970-an.

Al-Khaththath menuturkan; “Kami melihat Amerika tentu tidak suka dengan keputusan hukum tersebut, dan kita mendengar kalau KH. Abu Bakar Ba’asyir akan ditangkap kembali. Indikasinya bahwa ada perinstiwa yang cukup berantai dari kasus Aceh yang terkait dengan Pamulang, Pejaten dan Solo. Dan ternyata terkait dalam peristiwa tersebut adalah seorang yang bernama Sofyan Sauri. Ia mengaku desertir polisi dan bisnisnya adalah menjual soft gun (senjata mainan, bahkan mungkin juga senjata betulan). Sofyan Sauri ini menurut info yang saya dengar keluarganya sekarang diamankan oleh polisi. Tapi yang menarik adalah Sofyan Sauri ini pernah menawarkan uang 500 juta rupiah kepada salah seorang pimpinan pesantren di Jawa Tengah untuk melakukan jihad, dari mana ia dapat uangnya?”

Selanjutnya dalam surat terbuka tersebut FUI juga menyoroti sikap kepolisian khususnya Densus 88 yang gemar menangkapi bahkan membunuh para aktivis Islam ini telah bekerja tanpa berdasarkan data yang akurat. Ini terlihat dengan adanya kasus penembakan di Cawang dimana dua jenazah korban penembakan tersebut hingga dimakamkan tidak teridentifikasi. Dari mana polisi bisa menentukan kalau keduanya adalah teroris padahal nama, tempat tinggal dan aktivitasnya saja tidak diketahui.

Terakhir KH. Muhammad Al-Khaththath juga menyampaikan surat terbuka FUI kepada Komnas HAM dan KOMPOLNAS yang isinya menghimbau dan menyerukan untuk; pertama, Mensyukuri kemerdekaan yang merupakan rahmat Allah dengan menjadikan syari’at Allah  SWT sebagai sumber UUD/UU yang berlaku untuk seluruh warga Negara.

Kedua, menegur pandangan stereotif  sebagian kalangan petinggi Negara yang menganggap syari’at Islam tidak layak sebagai produk UU di Negara ini bahkan menjadikannya sebagai musuh bangsa dan Negara.

“Saya mendengar langsung kepala desk anti teror di PBNU pada Ramadhan tahun lalu bahwa syari’at Islam itu musuh Negara! Saya katakan padanya; ‘gampang kalau anda katakan bahwa syari’at Islam itu musuh Negara, silahkan buat saja pengumuman, bakar seluruh Al-Qur’an karena Al-Qur’an sumber syari’at Islam, bakar kitab-kitab hadits karena hadits merupakan sumber syari’at Islam, bakar kitab-kitab fiqih karena itu adalah sumber syari’at Islam.” Pungkas Al-Khaththath.

Ketiga, menolak dan menghentikan rekayasa terorisme yang mengorbankan anak bangsa terlebih seorang ulama seperti Ust. Abu Bakar Ba’asyir.

Keempat, mengontrol Kapolri dan seluruh jajaran kepolisian agar tetap dalam tracknya sebagai aparat keamanan yang digaji dengan uang rakyat sehingga mereka bekerja untuk rakyat bukan untuk elit politik apalagi untuk kepentingan asing.

Kelima, berkaitan dengan penyikasaan para aktivis Jama’ah Ansharut Tauhid (JAT), maka Komnas HAM dan KOMPOLNAS  diminta untuk menegur Kapolri agar menghentikan hal tersebut dan merehabilitasi para aktivis Islam yang direkayasa sebagai teroris sehingga mereka bisa beraktivitas seperti biasa.

Sungguh perjuangan yang dilakukan para delegasi FUI tentunya diharapkan terus dilakukan demi membela umat Islam yang kini sedang dilanda kedzaliman.

[muslimdaily.net]

Para perwakilan dari FUI terdiri dari Sekjen FUI KH. Muhammad Al-Khatthath, Munarman, Ahmad Michdan, Ahmad Sumargono ,KH. Misbahul Anam, Ust. Abu Jibril, KH. Fathul ‘Azhim, dan beberapa perwakilan tokoh ormas lainnya diterima Komisi III DPR RI.

Anggota Komisi III yang hadir diantaranya adalah; Fahri Hamzah sebagai pimpinan rapat, Firman Jaya, Ahmad Yani, Nudirman Munir, Ruhut Sitompul, dan yang lainnya.

Dalam rapat tersebut FUI (Forum Umat Islam) menyampaikan adanya rekayasa pemberantasan terorisme yang dilakukan pihak-pihak tertentu. Hal ini terlihat dengan adanya keterlibatan salah seorang oknum polisi (konon seorang desertir) yang bernama Sofyan Sauri yang telah menjadi penghubung peristiwa Aceh, Pamulang, Pejaten dan Solo. Peristiwa ini persis seperti peristiwa KOMJI (Komando Jihad) yang direkayasa aparat keamanan pada dekade 1970-an.

Dalam surat terbuka yang dilayangkan kepada angggota Komisi III DPR RI FUI menyampaikan beberapa himbauan diantaranya:

1. Menolak dan menghentikan setiap upaya rekayasa terorisme yang mengorbankan anak bangsa sendiri, terlebih seorang ulama seperti KH. Abu Bakar Ba’asyir
2. Mengontrol KAPOLRI agar tetap pada tracknya sebagai aparat keamanan yang digaji oleh rakyat, bukan bekerja untuk segelintir elit penguasa yang tunduk pada program war on terrorism yang dikendalikan AS.
3. Berkaitan dengan penahanan, penyiksaan para aktivis JAT (Jama’ah Ansharut Tauhid) dan penyegelan kantor sekretariat JAT yang merupakan salah satu anggota FUI (Forum Umat Islam) menyerukan kepada anggota komisi III untuk memanggil Kapolri dan memintanya untuk menghentikan aksi tersebut dan merehabilitasi para aktivis Islam yang direkayasa sebagai teroris sehingga mereka bisa berkativitas seperti biasa.

Munarman yang juga anggota TPM (Tim Pengacara Muslim) memberikan pemaparan berbagai keganjilan dalam operasi pemberantasan terorisme kepada anggota Komisi III. Ia mengatakan:

“Adanya posko-posko yang dibentuk oleh tim BUSER atau Satgas anti Bom –bukan Densus- dimana posko ini tidak berada di lingkungan markas kepolisian RI baik itu Mabes Polri, di Polda maupun di Polsek. Posko ini bukan hanya untuk penanganan kasus terorisme, namun posko ini juga digunakan untuk penanganan tindak pidana lainnya, contohnya; dalam tindak pidana Curas (Pencurian dengan Kekerasan) orang-orang yang ditangkap itu biasanya terlebih dahulu tidak langsung di bawa ke kantor polisi tetapi disimpan dahulu di suatu tempat, dan ini adalah hasil wawancara langsung dengan narapidana-narapidana. Jadi ditangkap, dipukuli, digebugi dulu baru kemudian dibawa ke penyidik di markas kepolisian.

Kerja seperti ini juga terjadi dalam pemberantasan terorisme, salah satu posko tempat dilakukan proses untuk mendapatkan pengakuan itu adalah sebuah hotel Pondok Wisata di daerah lebak bulus. Para pelaku ditelanjangi di bawa ke hotel tersebut kemudian diancam akan disodomi termasuk diantara salah satunya adalah Muhammad Jibril. Inilah upaya sitematis karena ini telah menjadi pola kerja umum.”

“Menurut keterangan Susno Duaji ia juga menyatakan adanya Satgas-Satgas liar, dibentuknya tim-tim khusus di luar struktur jabatan kepolisian. Dalam penanganan kasus terorisme ini ada tim lain di luar Densus 88 yang bernama Satgas Anti Bom yang mengumpulkan para alumni-alumni baru, ia merekrut sebanyak 40 orang yang tugasnya untuk melakukan pengejaran (tim Buser) nah, tim inilah yang melakukan pembunuhan, penyiksaan terhadap para tersangka kasus terorisme.”

Selanjutnya Munarman juga meminta kepada Komisi III DPR RI untuk melakukan berbagai upaya diantaranya sebagaimana yang ia jelaskan:

Pertama, “pada periode yang lalu ketika Da’i Bahtiar masih menjadi Kapolri dengan terbuka ia menyatakan bahwa ia baru mengumpulkan dana sebesar US $ 50 juta dari pemerintah AS termasuk untuk pembentukan, pelatihan Densus 88. Oleh sebab itu Komisi III diminta menggunakan kewenangannya untuk mengaudit dana-dana yang digunakan oleh Densus 88. Yang perlu bapak-bapak ketahui bahwa Densus 88 membeli pesawat dan beberapa pejabat Densus 88 bahkan keluarganya tidak hidup di Indonesia, anaknya, istrinya itu tinggal di Singapura, pertanyaannya dari mana biaya itu?”

Kedua, “DPR menggunakan hak interpelasinya mengenai satgas-satgas di luar struktur dan posko-posko liar tadi.”

Ketiga, “Dan yang paling penting DPR bisa menggunakan hak angket karena ini merupakan pelanggaran HAM berat terhadap ekstra judicial killing (pembunuhan di luar proses hukum), terutama contoh kongkritnya adalah terhadap dua orang yang hingga dikuburkan tidak diketahui identitasnya.”

Anggota DPR Komisi III Fahri Hamzah yang memimpin rapat siang itu mengatakan bahwa, “kami memerlukan kinerja yang lebih luas bukan hanya di dewan tapi juga di Komnasham dan institusi-institusi lain yang concern dalam masalah ini. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan yang terakhir tetapi ada persiapan-persiapan dari kita untuk menyiapkan bukan hanya fakta hukum tetapi juga dokumen delik untuk kemudian kita ajukan sehingga bisa dinvestigasi masalah ini secara lebih luas. “

Sementara Anggota komisi III lainnya Nudirman Munir menambahkan, “bahwa darah umat islam yang menjujung kemerdekaan ini bagaikan sungai yang mengalir banyaknya dan luar biasa pengorbanannya karena itu kita sebagai generasi penerus mempunyai kewajiban membela kepentingan mereka dan saya yakin dengan data-data yang bapak punya kita akan mempertanyakan ini semua kepada Kapolri, karena itu seperti apa yang disampaikan oleh rekan saya Fahri Hamzah sebagai pimpinan Komisi III tadi yakinlah bahwa ini akan kami permasalahkan ini sampai ke akar-akarnya.”

Senada dengan Anggota dewan yang lainnya Ahmad Yani menginginkan agar permasalahan ini ditindaklanjuti ke Panja Pengawasan hukum.

Dan beberapa anggota dewan lainnya yang hadir dalam rapat tersebut pun turut mendukung untuk mengusut tuntas berbagai pelanggaran kemanusiaan yang terjadi.

Setelah para anggota komisi III selesai memberikan tanggapan KH. Mudzakir ulama asal solo ini menegaskan bahwa umat Islam di solo menolak berbagai rekayasa terorisme yang dilakukan sebagai pengalihan isu seperti kasus Bank Century.

Sementara salah seorang perwakilan FPI yang hadir mengusulkan agar institusi POLRI diletakkan di bawah kementrian dalam negri agar POLRI lebih sipil dan bermasyarakat juga tidak liar. “orang baru diduga teroris sudah main tembak, buat apa adanya pengadilan, buat apa adanya kejaksaan?” imbuhnya.

Tidak ketinggalan KH. Fathul ‘Azhim salah seorang ulama dan tokoh masyarakat Banten (keturunan Sultan Ageng Tirtayasa), mengutip pernyataan salah seorang pejabat Lemhanas dan Ketua MK dalam sebuah surat kabar yang menuntut agar POLRI benar-benar bisa membuktikan bahwa mereka yang ditangkap dan dibunuh itu adalah benar-benar teroris dan harus dibuktikan melalui pengadilan. Beliau juga mengeluh lantaran isu terorisme ini berbagai aktivitas seperti pengajian di kediaman beliau yang diasuh oleh Ustadz Abu Bakar Ba’asyir setiap awal bulan mendapatkan fitnah dari penduduk setempat bahkan para oleh Kiyai dan Ulama (MUI Serang) sebagai tempat pengkaderan teroris.

Terakhir sebagai penutup rapat dengan Komisi III Ust. Abu Jibril juga ikut menyampaikan himbauannya kepada Komisi III dan juga mengisahkan apa yang dialami putranya Muhammad Jibril Abdurrahman yang saat ini masih dalam proses persidangan.

“Kami dari tahun yang lalu sudah datang ke Kompolnas, Komnasham, ke Mabes Polri bahkan sudah dua kali kami ke sana untuk membicarakan masalah teroris ini secara nasional, agar perkara ini tidak menjadi kambing hitam khusus untuk kaum muslimin. Apa yang dilakukan oleh non muslim seperti OPM tidak pernah dikatakan sebagai teroris tetapi disebut separatis. Kelihatannya bahwa teroris ini hanya diperuntukkan untuk kaum muslimin yang menurut versi Densus melakukan kejahatan padahal belum dibuktikan. Kami sudah menyarankan kepada pemerintah agar duduk bersama ulama, untuk menuntaskan apa itu terorisme, apa itu jihad, apa itu teroris, apa itu mujahid?.”

“selanjutnya saya mendapat data dari anak saya Muhammad Jibril yang sekarang sedang disidang, bahwa begitu ia ditangkap oleh Densus yang beragama Islam lalu penyikasaan dilakukan oleh Densus yang tidak beragama Islam dan waktu disiksa itu ada Gories Mere yang menyaksikan penyikasaan anak saya dan itu dilakukan oleh mereka sebelum tujuh hari, empat hari berturut-turut. Saya sudah sampaikan kepada Daud Nasution, Susno Duaji dan Saleh Saaf pada waktu itu, agar jangan sampai anak saya disiksa, ternyata disiksa dan ditelanjangi dan ditubuhnya saya melihat ia mengalami penyikasaan. Jadi saya ingin proses ini dilihat bagaimana proses penyikasaan itu, bagaimana tangannya ketika dilingkarkan besi kemudian dialiri listrik dan ini tidak pernah menjadi pemberitaan. Oleh karena itu kepada Komisi III jangan sampai ini hanya menjadi sebuah cerita, kami sudah banyak melapor-melapor dan melapor tetapi tidak ada tindakan. “

“Dan yang terakhir, pemerintah melalui Presiden, Kapolri begitu bersemangat menjadikan isu terorisme ini. Bahwa umat Islam dimana pada waktu itu diumumkan Kapolri, mereka yang dituduh teroris ini akan mengadakan revolusi pada tanggal 17 Agustus yang diperkirakan seluruh jajaran pemerintahan ini meninggal semua (dibunuh), kemudian besoknya akan dideklarasikan syari’at Islam, seolah-olah begitu ditayangkan teroris inilah yang akan menegakkan syari’at Islam di Indonesia, berarti semua umat Islam yang ingin menegakkan syari’at Islam dituduh sebagai teroris, ini juga perkataan presiden, kita tidak mau Presiden dan Kapolri sebagai pembohong!.”

[muslimdaily.net/widi]